Sejuta Umat Mendukung

| Gerakan Gotong Royong #MuslimKuasaiMedia

F.A.Q. Gerakan Sejuta Umat Gotong Royong Untuk Media

7. Apakah koperasi yang akan didirikan, bentuknya Koperasi Primer Nasional ataukah Koperasi Sekunder Nasional?

Koperasi primer anggotanya adalah orang perorang. Koperasi sekunder anggotanya adalah koperasi primer. Anggota dalam koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.

Koperasi Sekunder (holding) Nasional anggotanya adalah semua koperasi primer di tingkat propinsi. Koperasi primer anggotanya adalah pendukung di propinsi bersangkutan. Dengan ketentuan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi koperasi primer harus sama.

Jika konsep kita adalah kantor berita nasional, ada resiko jika holdingnya Koperasi Sekunder, antara lain:
1. Kapitalisasi tidak akan terpusat, tapi terpecah-pecah di koperasi primer. Karena pertumbuhan anggota koperasi di masing-masing propinsi tidaklah sama. Sementara ada kewajiban yang sama bagi seluruh koperasi primer terhadap koperasi sekunder.
Contoh sederhananya begini:
Dari sisi kapitalisasi, koperasi sekunder tidak akan mampu memanfaatkan kekuatan anggota di daerah. Maksudnya, jika koperasi primer mempunyai kewajiban simpanan ke sekunder, misalnya Rp 1 Juta/bulan. Maka hanya sebesar itu saja kapitalisasi koperasi sekunder di tingkat Nasional. Pasti koperasi primer disuatu Provinsi tidak akan mau jika simpanan lebih besar dari batas kewajibannya di koperasi sekunder, walau anggota dan dananya besar.
Misal, JATIM atau JABAR mempunyai anggota 10 ribu orang, maka dari sisi dana yang bisa dikelola koperasi sekunder harus sama besarnya dengan NTB yang anggotanya misal cuma 500 orang. Kondisi seperti ini bisa membuat media kita mati.

2. Koperasi Primer di propinsi akan berdiri sendiri dan bisa berpotensi ego kedaerahan.

3. Dalam aturan perkoperasian, Koperasi Primer haruslah memiliki kegiatan usaha. Koperasi yang tidak ada aktifitas usahanya bisa dibubarkan. Jika konsep kita sebagai kantor berita nasional, maka usaha pers-nya ada di Koperasi Sekunder. Sehingga Koperasi primer di propinsi jelas tidak ada usaha. UU pers melarang perusahaan pers memiliki jenis usaha selain Pers, maka Koperasi Primer dilarang menjalankan usaha selain pers. Dengan konsep Koperasi Sekunder maka Koperasi primer hanya mengkapitalisi anggota, karena usaha pers nya ada di Koperasi Sekunder.

Lantas bagaimana solusinya?

Jika targetnya adalah membuat Kantor Berita Nasional, maka kita cukup membuat KOPERASI PRIMER NASIONAL. Ke daerahnya (propinsi hingga kota/kabupaten) bisa diatur di dalam AD/ART sistem keanggotaannya.

Sejuta Umat Mendukung © 2016 Frontier Theme